SINTANG -Rencana pelebaran ruas Jalan Lintas Melawi di Kabupaten Sintang mulai memasuki tahap awal. Proyek yang digagas Kementerian Pekerjaan Umum ini dipastikan tidak akan menghadapi kendala pembebasan lahan, meski mencakup pelebaran badan jalan di sejumlah titik strategis.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, Mursalin, mengatakan pelebaran jalan direncanakan sepanjang empat meter di sisi kiri dan kanan. Menurut dia, ruang tersebut masih berada dalam batas Daerah Milik Jalan (Damija), sehingga tidak memerlukan ganti rugi kepada masyarakat.
“Pembebasan lahan tidak ada masalah, karena sempadan Jalan Lintas Melawi itu mencapai 22 meter. Jadi jika diambil empat meter di kiri dan kanan, tidak perlu pembebasan,” kata Mursalin, Kamis (16/4/2026).
Proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurai kepadatan lalu lintas yang kian meningkat, terutama di jalur utama penghubung aktivitas ekonomi masyarakat. Selain pelebaran jalan, pemerintah pusat juga merencanakan pembangunan duplikasi Jembatan Melawi sebagai solusi jangka panjang terhadap potensi kemacetan.
Pemerintah Kabupaten Sintang, lanjut Mursalin, telah melakukan inventarisasi lapangan pada sejumlah titik, mulai dari kawasan jembatan hingga Tugu Simpang Lima. Pendataan tersebut mencakup kondisi eksisting jalan, bangunan di sekitar sempadan, serta potensi hambatan teknis di lapangan.
Saat ini, proses masih berada pada tahap studi kelayakan atau feasibility study (FS) yang dilakukan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Hasil studi tersebut akan menentukan prioritas pembangunan yang akan didahulukan oleh pemerintah pusat.
“Apakah nanti yang diprioritaskan duplikasi Jembatan Melawi atau pembangunan jembatan baru di bagian hulu sungai, itu masih menunggu hasil FS,” ujarnya.
Menurut Mursalin, kedua opsi tersebut memiliki dampak strategis yang berbeda. Duplikasi jembatan akan memperlancar arus kendaraan di jalur eksisting, sementara pembangunan jembatan baru berpotensi membuka akses kawasan baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah pinggiran.
Pemerintah daerah berharap proyek ini dapat segera direalisasikan mengingat perannya yang vital dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Dengan dukungan pemerintah pusat, percepatan pembangunan infrastruktur di Sintang dinilai menjadi kunci untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman Kalimantan Barat.
