BPBD Sintang Petakan Ancaman Bencana 2026, Gempa Masuk Agenda Kesiapsiagaan

Sintang – Pemerintah Kabupaten Sintang mulai memperluas fokus penanganan bencana. Selain banjir yang rutin terjadi, potensi gempa bumi kini masuk dalam agenda kesiapsiagaan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sintang, Kusnidar, menyebut situasi kebencanaan di daerahnya semakin kompleks.

“Selama ini kita terbiasa menghadapi banjir, banjir bandang, dan karhutla. Itu hampir terjadi setiap tahun,” kata Kusnidar,  (14/4/2026).

Namun, menurut dia, perkembangan terbaru menunjukkan adanya pergeseran risiko. Gempa bumi yang sebelumnya hanya menjadi perhatian di daerah lain, kini mulai dirasakan dampaknya, sehingga memerlukan langkah antisipasi yang lebih serius.

BPBD pun mulai mendorong peningkatan kesiapsiagaan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi terkait mitigasi gempa dinilai penting, mengingat sebagian besar warga belum memiliki pengalaman menghadapi bencana tersebut.

Di tengah upaya memperluas fokus, persoalan lama belum sepenuhnya terselesaikan. Data BPBD mencatat, sepanjang 2026, banjir masih mendominasi kejadian bencana di Sintang. Tiga kecamatan—Sepauk, Tempunak, dan Ketungau Hulu—terdampak, dengan total 18 desa terendam.

Kondisi ini menegaskan bahwa Sintang masih bergelut dengan bencana hidrometeorologi, sementara di saat yang sama harus bersiap menghadapi ancaman baru.

Untuk memperkuat kapasitas di tingkat lokal, BPBD mengandalkan program Desa Tangguh Bencana (Destana). Program ini dirancang agar masyarakat desa mampu merespons bencana secara mandiri, mulai dari tahap mitigasi hingga penanganan darurat.

Namun, Kusnidar mengakui jangkauan program tersebut masih terbatas. “Destana sudah kita bentuk di beberapa desa, tapi belum menjangkau seluruh wilayah,” ujarnya.

Keterbatasan anggaran dan luasnya wilayah menjadi kendala utama. Akibatnya, tidak semua desa memiliki tingkat kesiapsiagaan yang sama, padahal kerentanan bencana tersebar hampir merata.

Situasi ini menempatkan pemerintah daerah dalam posisi dilematis. Di satu sisi harus memperkuat penanganan banjir yang terus berulang, di sisi lain dituntut mengantisipasi risiko gempa yang mulai muncul.

Kusnidar menegaskan, ke depan diperlukan penguatan sistem mitigasi yang lebih terintegrasi, termasuk koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Tanpa langkah konkret dan merata, ancaman bencana di Sintang berpotensi terus berulang—dengan dampak yang tidak hanya lebih luas, tetapi juga lebih sulit dikendalikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *