SINTANG- Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Sintang, Zulkarnain, menilai pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Sungai Kelik bukan sekadar kebutuhan, tetapi menjadi kewajiban negara dalam menjaga kedaulatan dan melindungi warganya di wilayah perbatasan.
“Ini bukan sekadar soal layak atau tidak layak, menurut saya pembangunan PLBN di Sungai Kelik adalah keharusan,” kata Zulkarnain(12/5/25)
“Warga kita selama ini menggunakan jalur tikus ke Malaysia karena akses ke PLBN Entikong terlalu jauh.”
Ia menjelaskan bahwa warga perbatasan kerap memilih jalur tak resmi yang hanya berjarak dua kilometer ke wilayah Malaysia, ketimbang menempuh perjalanan puluhan kilometer ke Entikong. Praktik ini, menurut dia, membuat pengawasan negara menjadi lemah dan membuka celah pelanggaran hukum lintas batas.
Zulkarnain menyebut Kalimantan Barat seharusnya memiliki lima pintu perbatasan resmi sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden. Namun, dari seluruh kabupaten di wilayah perbatasan, hanya Sintang yang belum memiliki PLBN.
“PLBN Sungai Kelik akan membantu menertibkan arus barang dan orang. Kita bisa cegah penyelundupan, narkoba, hingga perdagangan orang,” katanya.
Ia mencontohkan kasus baru-baru ini, di mana empat kelompok warga Sintang masuk ke Malaysia secara ilegal dan kesulitan mendapat perlindungan hukum. “Kalau ada PLBN, kita bisa koordinasi langsung dengan otoritas Malaysia. Saat ini kita tidak punya dasar formal,” ujarnya.
Selain itu, keberadaan PLBN akan mempermudah penanganan masalah pekerja migran, terutama perempuan yang kerap bekerja tanpa dokumen resmi. “Tugas negara adalah melindungi warga, termasuk mereka yang bekerja di luar negeri,” tegas Zulkarnain.
Ia berharap pemerintah pusat segera merealisasikan pembangunan PLBN Sungai Kelik. “Ini bukan hanya tentang infrastruktur. Ini soal sistem perbatasan yang tertib, aman, dan menjaga martabat negara,” ujarnya.(cok)