Sintang, ZonaKapuas.com – Anggota DPRD Kabupaten Sintang Zulkarnain menyuarakan aspirasi masyarakat kecamatan Serawai terkait kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan. Ia mengatakan ada jalan dan jembatan di serawai yang mengalami rusak parah. Padahal infrastrukur tersebut merupakan akses vital masyarakat.
“Di Kecamatan Serawai ada jembatan Sungai Kubung yang sudah rusak parah dan kondisinya sangat memprihatinkan. Kita meminta kepada pemerintah daerah segera merealisasikan pembangunan jembatan tersebut karena merupakan kebutuhan mendesak,” ujar Zulkarnain di DPRD Sintang.
Ia mengatakan jika melihat dari kententuan yang berlaku, jalan dan jembatan tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi namun hingga saat ini belum ada upaya penanganan. Menurutnya penanganan kebutuhan infratruktur tersebut bisa diakmodir dari APBD Kabupaten.
“Karena ini sudah sangat mendesak seharusnya bisa diakomdir dari dana tanggap darurat APBD Sintang,” terangnya.
Ia menegaskan bahwa pembanguan jembatan tersebut harus menjadi skala prioritas yang sangat mendesak. Kerusakan infrastruktur tersebut mengakibatkan melonjaknya harga bahan pokok karena ekonomi biaya tinggi.
“Karena itulah yang sangat masyarakat butuhkan, walaupun kita mengetahui bahwa jalan dan jembatan tersebut merupakan kewenangan Jalan provinsi akan tetapi tidak salah bila kita bangun menggunakan APBD Kabupaten karena mengingat Kecamatan Serawai adalah wilayah Sintang dan ini kebutuhan mendesak,” ujarnya.
Bupati Sintang Jarot Winarno melalaui Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah menyampaikan apersiasi atas usulan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sintang. Pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu sebab infratrutur tersebut merupakan kewenangan pemerintah Provinsi.
“Mengenai pembangunan Jembatan Sungai Kubung Kecamatan Serawai akan menjadi perhatian dalam perencanaan dan penganggaran oleh OPD teknis.,” jelasnya.
Ia mengatakan merealiasaikan pembangunan infrastruktur di wilayah Sintang yang luas dengan dana yang terbatas tidaklah mudah.
“Pembangunan di Bumi Senentang ini membutuhkan anggaran yang besar, sementara kekuatan APBD kita sangat terbatas. Oleh karena itu pembangunan di prioritaskan untuk skala mendesak dan prioritas,” terangnya.
Untuk pemenuhan pembangunan infastruktur pihaknya juga proaktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. “karena ada pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” pungaksnya.
(Red)
