SINTANG- Dua desa di Kecamatan Sintang, Kalimantan Barat, terancam tidak bisa mencairkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025 hingga Triwulan II. Penyebabnya, laporan administrasi desa belum rampung dan ditemukan sejumlah kejanggalan dalam penyusunan serta penggunaan anggaran.
Pelaksana Tugas Camat Sintang, Erwan Chandra, menyampaikan bahwa hingga pertengahan Mei 2025, dua desa belum mengunggah APBDes mereka ke sistem keuangan desa. “Otomatis dananya tidak bisa dicairkan,” kata Erwan(14/5/25)
Menurut dia, selain dua desa tersebut, terdapat satu desa lain yang juga terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban, laporan keuangan, dan laporan pelaksanaan pembangunan desa. Keterlambatan ini, menurut Erwan, tak lepas dari persoalan kualitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa.
“Ini mungkin soal SDM yang masih belum memadai,” ujarnya.
Erwan juga menyoroti sejumlah belanja tidak rasional dalam laporan keuangan desa. Salah satunya adalah pembelian materai hingga 230 lembar dalam setahun. “Hampir tiap hari tanda tangan pakai materai,.Sementara desa lain hanya menggunakan sekitar 50,” katanya, heran.
Ia juga menemukan pengeluaran yang tak sesuai dengan standar harga dan bahan baku yang diatur dalam Peraturan Bupati. “Ada belanja yang melebihi pagu dan tidak sesuai kode rekening. Misalnya dana pembangunan turab dimasukkan ke kode rekening drainase,” jelas Erwan.
Item lainnya seperti alat tulis kantor, kebersihan, dan pengadaan audio juga dimasukkan ke rekening yang tidak sesuai peruntukannya.
Menurut dia, temuan belanja tak rasional dan tidak sesuai standar harga bisa menjadi temuan serius jika diperiksa oleh Inspektorat. “Kalau sampai diperiksa, bisa mengarah pada pengembalian dana,” ujar Erwan.
Ia berharap ke depan pemerintah desa bisa lebih tertib dan transparan dalam menyusun serta menggunakan anggaran. “Jangan sampai temuan ini jadi masalah hukum di kemudian hari,” pungkasnya.(cok)