SINTANG- Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Sintang, Zulkarnain, mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap ribuan patok perbatasan Indonesia–Malaysia di wilayahnya masih menghadapi tantangan besar. Dari total 1.776 patok batas yang tersebar di kawasan perbatasan Sintang, hanya sebagian kecil yang mendapatkan pengamanan optimal dari pos pengamanan TNI Angkatan Darat (Pamtas).
“Kita punya 1.776 patok di wilayah Sintang. Tapi pengawasannya belum maksimal karena keterbatasan infrastruktur dan medan yang sulit,” kata Zulkarnain (12/5/25)
Ia membandingkan kondisi di Kabupaten Sanggau dan Kapuas Hulu yang dinilai lebih siap dalam menjaga wilayah perbatasannya. “Kapuas Hulu sekarang sudah punya akses jalan yang bagus. Mereka bisa lebih efektif mengamankan perbatasan. Tapi di Sintang, masih ada titik-titik rawan yang disebut blackspot, sepanjang lebih dari 100 kilometer,” ujarnya.
Zulkarnain menyebut pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Sungai Kelik sebagai solusi strategis untuk memperkuat pengawasan perbatasan. Lokasi ini berada di antara dua PLBN aktif, yakni Entikong dan Badau, dan selama ini menjadi salah satu titik lemah pengawasan.
“Jika PLBN dibangun di Sungai Kelik, pengawasan akan jauh lebih kuat. Letaknya strategis, bisa menutup celah aktivitas ilegal seperti penyelundupan atau pelintas batas non-prosedural,” kata Zulkarnain.
Ia menambahkan, keberadaan PLBN tidak hanya memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan, tetapi juga berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat.
“Infrastruktur yang baik akan mempermudah patroli keamanan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” ucapnya.
Zulkarnain berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada penguatan infrastruktur di perbatasan Sintang. “Keamanan dan kesejahteraan harus berjalan seiring. Pembangunan PLBN di Sungai Kelik menjadi langkah strategis untuk mewujudkan itu,” ujarnya.(cok)