Sintang-Pelaksana Tugas (PLT) Camat Sintang, Erwan Chandra, menyoroti lemahnya sinergi dan kedisiplinan dalam tubuh aparatur desa yang mengelola dana desa.
Erwan menegaskan pentingnya membangun kerja sama yang solid dan mematuhi aturan dalam pengelolaan anggaran desa, menyusul temuan sejumlah pelanggaran administrasi di beberapa desa di wilayahnya.katanya(28/6/25)
Erwan menyebut ketegangan politik pasca-pemilihan kepala desa acap kali menjalar ke kinerja birokrasi desa. Rivalitas yang tidak selesai, katanya, menimbulkan disharmoni antara kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). “Jangan sampai karena ada yang menang dan kalah dalam pilkades, lalu kerja sama antarperangkat desa jadi rusak,” ujarnya.
Tak hanya soal relasi internal, Erwan juga menggarisbawahi lemahnya disiplin dalam pengelolaan keuangan. Mulai dari perencanaan APBDes, pencairan, hingga pelaporan keuangan, ia mendapati sejumlah ketidaksesuaian yang mencerminkan kelalaian teknis dan administratif. “Ada nomor rekening yang tidak sesuai, belanja yang tidak masuk akal, harga barang yang tidak standar. Ini bukan sekadar salah input, tapi tanda kurangnya ketelitian,” kata Erwan.
Fenomena ini, menurutnya, bukanlah potret tunggal Sintang. Di banyak wilayah lain, pengelolaan dana desa masih dibayangi minimnya kapasitas SDM dan longgarnya pengawasan. Padahal, sejak program dana desa digulirkan secara masif, pemerintah pusat telah mengingatkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi.
Untuk itu, Kecamatan Sintang berkomitmen meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap aparat desa. Kerja sama lintas sektor, terutama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjadi bagian dari strategi penguatan kapasitas tersebut.
“Kita ingin dana desa benar-benar sampai dan terasa manfaatnya untuk masyarakat,” ujar Erwan. Dengan perbaikan tata kelola dan peningkatan kualitas sumber daya, ia berharap Sintang bisa menjadi model pengelolaan dana desa yang bersih dan berintegritas.(cok
