SINTANG- Rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kabupaten Sintang hingga kini masih menggantung. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Sintang, Zulkarnain, mengatakan bahwa pembangunan PLBN di wilayahnya masih menunggu keputusan dan kepastian alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
“Pembangunan PLBN masih menunggu keputusan dan anggaran dari pusat,” kata Zulkarnain saat ditemui di Sintang, (10/5/25)
“Sementara ini, kami di daerah hanya bisa terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menyiapkan lokasi pembangunan.”
Zulkarnain menyebutkan, persiapan teknis yang dilakukan BPPD relatif sederhana karena lahan yang akan digunakan merupakan aset negara. “Kami hanya menyiapkan berkas administrasi. Tidak terlalu kompleks,” ujarnya.
Saat ini, BPPD berperan sebagai teknokrat yang menyiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk pembangunan. Namun, belum adanya kejelasan anggaran dari pusat menjadi hambatan tersendiri. “Kami mulai memperbarui dokumen, tetapi anggaran belum jelas. Ini menyulitkan proses kami,” kata Zulkarnain.
Ia berharap pemerintah pusat memberikan kepastian, termasuk jika pembangunan direncanakan dimulai pada 2027. “Kalau memang mulai 2027, kita akan mulai persiapan akhir 2025,” katanya.
Menurut dia, proses ini tidak bisa dikerjakan hanya oleh pemerintah kabupaten. Diperlukan sinergi dengan pemerintah provinsi dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). “Kita tidak bisa kerja sendiri. Harus libatkan provinsi dan BNPP agar semuanya terkoordinasi,” ujarnya.
Meski terkendala kepastian anggaran, Zulkarnain tetap optimistis pembangunan PLBN bisa berjalan. Ia menilai kehadiran PLBN akan menjadi penggerak ekonomi baru di wilayah perbatasan dan meningkatkan konektivitas antarnegara.
“Kami akan terus pantau perkembangan dari pusat. Begitu ada kepastian, kita siap bergerak,” kata Zulkarnain.(cok)