Sintang- Pemerintah Kabupaten Sintang tengah menggenjot peningkatan mutu pendidikan dasar menyusul hasil evaluasi Rapor Pendidikan 2024 yang menunjukkan angka cukup rendah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Yustinus, mengatakan bahwa salah satu strategi yang kini diambil adalah penguatan pendampingan perencanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dengan melibatkan dua instansi kunci: Bappeda dan BPKAD.
“Pendampingan SPM ini harus kita fokuskan, terutama untuk 2026 dan 2027. Karena dari hasil evaluasi rapor pendidikan kita, masih cukup rendah,” ujarnya(24/6/25)
Menurut Yustinus, dari sisi sarana dan prasarana, Kabupaten Sintang sudah memiliki pengelolaan dan penganggaran yang cukup baik. Namun, dari segi peningkatan mutu pendidikan, masih banyak yang harus dibenahi. “Kita akui kelemahan kita bukan di fisik, tapi di kualitas pembelajaran dan kompetensi guru,” katanya.
Data Kemendikbudristek menunjukkan bahwa rata-rata capaian kompetensi literasi siswa Sekolah Dasar (SD) di Sintang masih berada di bawah rerata nasional. Di sisi lain, angka partisipasi sekolah menengah juga belum menunjukkan peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir.
Yustinus mengatakan bahwa tahun ini, pendekatan yang digunakan dalam penyusunan rencana SPM berbeda. Pemerintah daerah tidak lagi hanya melibatkan Dinas Pendidikan, tetapi juga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk memastikan bahwa aspek perencanaan dan pembiayaan berjalan selaras.
“Harapannya, dengan pelibatan lintas sektor, kita bisa merancang kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan pendidikan, tapi juga realistis secara anggaran,” ujar dia.
Isu rendahnya mutu pendidikan di daerah seperti Sintang menjadi cermin tantangan nasional dalam upaya pemerataan kualitas pendidikan. Direktur Eksekutif INOVASI, program kemitraan pendidikan di Indonesia, dalam kajiannya menyebutkan bahwa kabupaten-kabupaten di wilayah perbatasan Kalimantan cenderung menghadapi kesenjangan sumber daya guru dan pelatihan yang berkelanjutan.
Yustinus optimistis bahwa dengan arah kebijakan yang lebih terfokus dan integrasi lintas sektor, capaian pendidikan Kabupaten Sintang akan membaik. “Kita ingin perubahan yang menyentuh substansi, bukan sekadar laporan administrasi. Pendidikan harus berdampak langsung ke anak-anak kita,” ucapnya.
Target peningkatan mutu pendidikan Sintang pada 2026 dan 2027, menurutnya, akan menjadi prioritas utama dalam RPJMD perubahan yang tengah disusun.(cok)
