Sintang – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan respons tegas terkait kondisi infrastruktur jalan di Desa Bedayan, Kabupaten Sintang, yang belakangan viral karena kondisinya yang rusak parah. Lasarus menyebut bahwa persoalan jalan di Bedayan merupakan potret kecil dari rendahnya indeks infrastruktur di wilayah Sintang secara keseluruhan.
“Saya ingin tegaskan, bukan hanya Bedayan yang jalannya rusak. Indeks infrastruktur jalan daerah kita di Sintang itu hanya 12,9 persen,” ujar Lasarus dalam keterangannya kepada media, Sabtu, 2 Mei 2026.
Politikus PDI Perjuangan ini membandingkan capaian Sintang dengan kabupaten tetangga di Kalimantan Barat yang memiliki angka jauh lebih tinggi, seperti Melawi (34 persen), Sekadau (36 persen), Sanggau (37 persen), hingga Kapuas Hulu (38 persen). Rendahnya angka 12,9 persen ini, menurut Lasarus, menjadikan pembenahan jalan di Sintang sebagai agenda mendesak.
Terkait kondisi di Desa Bedayan, Lasarus mengungkapkan bahwa wilayah tersebut sebenarnya sudah masuk dalam perencanaan pembangunan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Ia menjelaskan bahwa pengerjaan di kawasan Sepaok akan dilakukan secara bertahap.
“Ruas pertama yang kita bangun adalah Manis Raya menuju Buluh Kuning. Setelah itu dilanjutkan dari Buluh Kuning ke Desa Libau. Nah, Bedayan itu berada di antara Buluh Kuning dan Libau. Jadi, sebelum (kondisi ini) viral pun, wilayah itu sudah masuk rencana kita,” jelasnya
Lasarus juga menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Ia menerima keluhan dari para bupati, walikota, hingga gubernur terkait pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur di APBD hingga ke titik terendah. Di sisi lain, pagu indikatif untuk Inpres Jalan Daerah tahun 2026 disebutnya belum turun.
“Kami berharap Inpres Jalan Daerah tetap menjadi prioritas pemerintah. Apalagi di musim hujan seperti sekarang, kondisi jalan yang rusak sangat membebani masyarakat,” tuturnya.
Ia pun mengapresiasi aksi kritis pemuda di Bedayan yang menyuarakan kondisi lapangan. Menurutnya, suara mereka mewakili jeritan masyarakat Kalimantan Barat yang tinggal di wilayah dengan kondisi serupa “Bedayan-Bedayan lain.”
Di akhir keterangannya, Lasarus menekankan bahwa penanganan jalan daerah bukan sekadar urusan semen dan aspal, melainkan instrumen vital untuk pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.
“Jalan daerah ini statusnya darurat untuk segera ditangani agar pertumbuhan ekonomi membaik dan kesejahteraan meningkat. Kita ingin masyarakat menjadi tuan di rumahnya sendiri karena mampu menghasilkan rezeki dengan dukungan infrastruktur yang baik,” pungkasnya.(cok)