SINTANG – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Edy Hermaini, menegaskan pentingnya peran desa dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC). Menurutnya, penggunaan dana desa untuk mendukung program kesehatan seperti TBC dan stunting sepenuhnya dimungkinkan dan didorong oleh pemerintah pusat.
“Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 sudah jelas mengamanatkan peran serta masyarakat dan pendanaan untuk pencegahan serta pengendalian TBC, termasuk di tingkat desa,” ujar Edy di Sintang, (12/11/2025).
Ia menjelaskan, Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah berkolaborasi untuk mendorong pemanfaatan dana desa bagi sektor kesehatan. Untuk tahun anggaran 2025, kebijakan dana desa menempatkan layanan kesehatan, ketahanan pangan, dan penanganan stunting sebagai program prioritas nasional, yang juga membuka ruang bagi kegiatan penanggulangan TBC.
Edy menyebut, mekanisme penganggaran program TBC di desa dapat dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan kepala desa, BPD, dan masyarakat. “Program yang bisa dibiayai mencakup sosialisasi pencegahan dini TBC, pemberian makanan tambahan bagi penderita, serta pemantauan pasien oleh kader kesehatan,” jelasnya.
Ia juga mendorong pemerintah desa untuk mengundang Dinas Kesehatan atau Puskesmas setempat guna memaparkan rencana kegiatan penanggulangan TBC secara lebih terarah. Selain itu, nota kesepakatan antara desa dan dinas kesehatan dapat memperkuat dasar hukum penganggaran dalam APBDes.
“Langkah ini bukan hanya sah secara regulasi, tapi juga strategis untuk mempercepat eliminasi TBC di Kabupaten Sintang,” tegas Edy Hermaini.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan dari dana desa, Pemkab Sintang optimistis upaya menekan kasus TBC bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan hingga ke tingkat akar rumput.(red)
