SINTANG- Rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Kabupaten Sintang tak hanya bergantung pada kesiapan daerah, tetapi juga pada koordinasi antarlembaga di tingkat pusat serta pertimbangan diplomatik dan keamanan nasional. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Sintang, Zulkarnain, menegaskan bahwa segala bentuk kesepakatan lintas negara menjadi wewenang pemerintah pusat.
“Kesepakatan dengan negara tetangga, termasuk Malaysia, merupakan ranah pusat. Itu kewenangan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM,” kata Zulkarnain(12/5/25)
Meski demikian, Zulkarnain menyatakan optimisme bahwa pembangunan PLBN di wilayahnya tetap akan berjalan sesuai rencana. Menurut dia, komunikasi antara pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah berlangsung cukup baik. “Pembicaraan sudah ada. Saya kira tidak terlalu sulit karena niat baik dari kedua negara sudah ada,” ujarnya.
Ia mencontohkan PLBN Jagoi Babang di Kalimantan Barat yang hingga kini belum memiliki pos counterpart dari sisi Malaysia. Kondisi serupa, katanya, juga mungkin terjadi di Sintang. Namun hal itu tidak menjadi penghalang pembangunan infrastruktur perbatasan. “PLBN di Sungai Kelik, misalnya, tidak hanya untuk perlintasan orang, tapi juga bagian dari sistem pertahanan dan pengawasan,” ucap Zulkarnain.
Kabupaten Sintang memiliki garis batas sepanjang sekitar 45 kilometer dengan Malaysia Timur. Terdapat 58 desa yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan 28 desa lain yang berada dekat garis perbatasan. Kawasan ini dinilai strategis, tidak hanya secara geopolitik, tapi juga dari sisi sosial ekonomi.
Zulkarnain menekankan bahwa keberadaan PLBN akan memperkuat kehadiran negara di kawasan perbatasan, baik melalui aparat imigrasi maupun keamanan. “PLBN bukan hanya gerbang keluar masuk, tapi juga pusat kegiatan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, BPPD Sintang akan terus mendorong koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan pembangunan PLBN berjalan lancar dan memberi manfaat maksimal bagi warga perbatasan.(cok)