SINTANG- Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Sintang, Zulkarnain, menyebut efisiensi anggaran menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan. Menurut dia, keterbatasan dana berdampak langsung pada pelaksanaan tugas BPPD, mulai dari koordinasi antarinstansi hingga monitoring kegiatan pembangunan.
“Efisiensi anggaran sangat terasa. Beberapa kegiatan harus dikurangi volumenya. Kunjungan lapangan yang dulu bisa dilakukan empat kali dalam setahun, kini hanya dua kali,” ujar Zulkarnain(28/6/25)
Zulkarnain menjelaskan, BPPD bertugas mengoordinasikan pembangunan di wilayah perbatasan serta mengevaluasi program dari organisasi perangkat daerah (OPD) pusat maupun daerah yang menggunakan dana APBD. Namun, keterbatasan anggaran membuat sejumlah kegiatan strategis tak dapat dijalankan secara optimal.
Dampak paling nyata terlihat pada pembangunan infrastruktur fisik. Salah satunya adalah kondisi jalan nasional di ruas Balai Karangan–Sintang hingga Simpang Sungai Pisau sepanjang 31 kilometer yang kini dalam kondisi rusak berat. Padahal, anggaran pembangunan jalan tersebut sudah tersedia di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Dana sudah ada, ini menunjukkan komitmen pusat. Tinggal bagaimana pelaksanaan di lapangan bisa segera dimulai,” katanya.
Terkait pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Zulkarnain menyebut koordinasi dengan Bupati Sintang terus dilakukan. Meski Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 telah berakhir, dokumen perencanaan PLBN disebutnya sudah lengkap. “AMDAL, DED, dan dokumen lainnya sudah siap. Hanya tinggal pembiayaan dan penyesuaian RDTR serta penetapan lokasi dari Kementerian Kehutanan,” ujarnya.
Zulkarnain berharap pemerintah pusat dan daerah memberi perhatian serius terhadap konektivitas perbatasan. “Wilayah perbatasan bukan hanya soal keamanan, tapi juga soal kesejahteraan. Tanpa dukungan anggaran yang cukup, kita akan selalu tertinggal,” katanya.(cok)