SINTANG – Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sintang menghadiri rapat harmonisasi dan penjaringan aspirasi terkait rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang penyelenggaraan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Selasa, 21 April 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Abdul Syukur, didampingi Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Satlinmas Erny Sumiyati Tjung, Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas Dede Rito, serta Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Tri Kurnaini bersama staf.
Rapat ini menjadi forum penting dalam menyelaraskan berbagai masukan dari daerah guna menyempurnakan regulasi yang akan menjadi dasar hukum dalam pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas di Kalimantan Barat. Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas anggota, hingga dukungan anggaran dan sarana prasarana.
Abdul Syukur menyampaikan bahwa keberadaan Satlinmas memiliki peran vital dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Oleh karena itu, regulasi yang kuat dan komprehensif sangat diperlukan agar peran tersebut dapat berjalan optimal.
“Melalui rapat ini, kami berharap aspirasi dari daerah dapat terakomodasi dengan baik, sehingga Peraturan Gubernur yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas anggota Satlinmas melalui pelatihan yang berkelanjutan, agar mereka mampu menghadapi berbagai tantangan, termasuk penanganan bencana, ketertiban umum, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan.
Sementara itu, partisipasi aktif dari perwakilan Kabupaten Sintang dalam forum ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan peran Satlinmas sebagai garda terdepan dalam perlindungan masyarakat.
Dengan adanya harmonisasi ini, diharapkan regulasi yang dihasilkan nantinya mampu menjadi pedoman yang jelas dan aplikatif bagi seluruh daerah di Kalimantan Barat. Selain itu, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga diharapkan semakin solid dalam upaya menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif.
Rapat ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan Satlinmas di masa mendatang.
