Sintang – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang, Kurniawan, memaparkan proyeksi keuangan daerah tahun 2027 dalam forum resmi yang digelar pada 9 April 2026. Ia menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran ke depan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan.
Dalam paparannya, Kurniawan menyebutkan bahwa total pendapatan daerah Kabupaten Sintang tahun 2027 diproyeksikan mencapai Rp1,91 triliun. Struktur pendapatan masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp1,66 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada di angka Rp248 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih perlu ditingkatkan secara serius.
“Ketergantungan terhadap dana transfer masih cukup tinggi. Karena itu, optimalisasi PAD harus menjadi prioritas melalui penguatan sektor unggulan daerah, peningkatan investasi, serta pembenahan tata kelola pendapatan,” tegas Kurniawan saat memberikan paparan musrenbang 2026 di pendopo bupati sintang
Di sisi belanja, Pemerintah Kabupaten Sintang memproyeksikan total belanja daerah sebesar Rp1,90 triliun. Alokasi tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1,27 triliun, belanja modal Rp198 miliar, belanja transfer Rp431 miliar, serta belanja tak terduga Rp3 miliar. Selain itu, pembiayaan daerah juga direncanakan sebesar Rp7 miliar.
Ia menekankan bahwa kebijakan belanja tahun 2027 harus disiplin mengikuti ketentuan mandatory spending. Di antaranya, belanja infrastruktur pelayanan publik ditetapkan minimal 40 persen dari total belanja, belanja pegawai maksimal 30 persen, serta belanja pendidikan minimal 20 persen. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan pembangunan antara kebutuhan fisik dan peningkatan kualitas manusia.
“Pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur semata. Investasi pada SDM, pendidikan, serta peningkatan kapasitas aparatur menjadi fondasi utama agar pembangunan benar-benar berdampak,” ujarnya.
Kurniawan juga menambahkan bahwa pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penguatan pengawasan, serta peningkatan kinerja birokrasi akan menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan 2027.
Dengan perencanaan yang terarah dan pengelolaan anggaran yang akuntabel, Bappeda optimistis Kabupaten Sintang mampu memperkuat daya saing daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.