SINTANG — Gagasan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, untuk menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Bali atau Lombok sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalbar, menuai polemik.
Hal ini terungkap dalam sambutan Wagub pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 di Aula Pendopo Bupati Sintang, belum lama ini.
Pernyataan Wagub tersebut langsung disambut reaksi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus. Dalam keterangannya saat diwawancarai media ini , Kartiyus menyatakan bahwa Kabupaten Sintang belum siap mengambil langkah serupa. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai terlalu berisiko dan belum tentu efektif.
“Kami di Kabupaten Sintang belum berani mengambil kebijakan seperti itu,” tegas Kartiyus. Ia menambahkan, baik Bupati maupun Wakil Bupati Sintang sependapat dengannya. “Kami akan lebih fokus pada pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sudah ada di Kabupaten Sintang,” tambahnya.
Kartiyus meyakini, potensi SDM di Kabupaten Sintang masih memadai untuk mengelola sektor pariwisata lokal. “Masih banyak SDM kita yang saya rasa mampu mengelola pariwisata yang ada di Kabupaten Sintang,” ujarnya dengan optimistis.
Ia menekankan pentingnya pengembangan dan pemberdayaan SDM lokal dalam memajukan sektor pariwisata.
Pernyataan Kartiyus ini mencerminkan perbedaan pandangan dalam pengelolaan sektor pariwisata di Kalimantan Barat. Sementara Wagub melihat perlunya tenaga ahli dari luar daerah untuk memimpin Dinas Pariwisata, pemerintah Kabupaten Sintang .
Kartiyus menegaskan lebih memilih untuk mengoptimalkan potensi SDM yang telah dimiliki. Perbedaan ini menjadi sorotan, mengingat pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengembangan sektor pariwisata
Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang berharap pemerintah daerah kabupaten Sintang akan lebih bisa berfokus ke depan nya terkait menonjolkan pariwisata yang sudah ada agar dapat mampu membantu PAD di kabupaten Sintang sendiri.(red)
