Sintang – Pemerintah Kabupaten Sintang memproyeksikan belanja daerah tahun 2027 sebesar Rp1,90 triliun. Angka ini menjadi penopang utama arah pembangunan daerah, dengan komposisi yang diklaim telah disusun untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional pemerintahan dan percepatan pembangunan.
Kepala Bappeda Sintang, Kurniawan, merinci bahwa porsi terbesar masih berada pada belanja operasi yang mencapai Rp1,27 triliun. Sementara itu, belanja modal yang berkaitan langsung dengan pembangunan fisik dialokasikan sekitar Rp198 miliar. Adapun belanja transfer ditetapkan sebesar Rp431 miliar, serta belanja tak terduga Rp3 miliar. Di luar itu, terdapat pembiayaan daerah slot777 sebesar Rp7 miliar yang diarahkan untuk pengeluaran.
Komposisi tersebut, menurut Kurniawan, mencerminkan tantangan klasik daerah, yakni tingginya kebutuhan belanja rutin di tengah tuntutan percepatan pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah berupaya menjaga disiplin anggaran melalui penerapan kebijakan mandatory spending.
Dalam skema ini, alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik ditetapkan minimal 40 persen dari total APBD, di luar komponen transfer. Di sisi lain, belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen guna mencegah pembengkakan anggaran rutin. Sementara sektor pendidikan tetap dijaga dengan alokasi minimal 20 persen.
“Komposisi ini bukan sekadar angka, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan arah pembangunan tetap terjaga. Infrastruktur penting, tetapi kualitas SDM tidak boleh tertinggal,” kata Kurniawan.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut sekaligus menjadi upaya mengoreksi pola belanja yang selama ini cenderung berat pada operasional. Dengan penguatan belanja yang lebih produktif, pemerintah berharap dampak pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Selain itu, belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga akan diperkuat, termasuk program prioritas seperti peningkatan kapasitas aparatur dan pengawasan internal. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran.
Kurniawan menilai, tantangan ke depan bukan hanya soal ketersediaan anggaran, tetapi juga konsistensi dalam perencanaan dan eksekusi. “Perencanaan yang baik harus diikuti disiplin pelaksanaan. Di situ letak kunci keberhasilan pembangunan,” ujarnya.
Dengan kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Sintang menargetkan pertumbuhan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan target itu tetap bergantung pada sinergi lintas perangkat daerah serta dukungan berbagai pihak.